Arsip untuk Agustus 29, 2011

PEMASARAN KAKAO SECARA BERKELOMPOK MEMBAWA KEUNTUNGAN BAGI PETANI

Salah Satu keluhan petani adalah jatuhnya harga kakao yang sampai saat ini tidak menentu ditambah lagi para petani tidak memiliki akses informasi harga yang dapat membantu pemahaman mereka terhadap harga, mengapa demikian?

Pembeli,Pedagang,Pengumpul,dan eksportir sering mengeluhkan rendahnya kualitas kakao disulawesi tetapi dilain sisi para petani selalu mengharapkan harga yang pantas.

Para Anggota Kelompok Tani Terus Hidup dan Kelompok Tani Tegar yang merupakan salah satu dari Kelompok Anggota Koperasi Tani Amal Bakti Mandiri Kec.Anreapi dan Kelompok Binaan LSM Wasiat dimana mereka telah mengikuti Kegiatan Workshop yang dilaksanakan oleh PUSKOPTAN Amanah Sebagai Wadah Berkumpulnya Koperasi Tani Kakao dikabupaten Polewali Mandar yang pada bulan Agustus 2011 telah sepakat melakukan Pemasaran Bersama Kakao.cara yang dilakukan adalah  setiap Petani mengumpulkan biji kakao keringnya dengan kualitas standar sesuai yang disepakati Kelompok, Kemudian perwakilan Kelompok menjualnya (Bidang Pemasaran Kelompok), padapertemuan kelompok bersepakat mencari data harga dari beberapa pedagang sebagai bahan perbandingan ,Yang kemudian keputusan Jatuh Pada Salah Satu Perusahaan Eksportir yang memiliki Buying Unit dipolewali Mandar yakni PT.Armajaroh Indonesia yang dapat memberikan harga yang sangat sesuai kepada Petani dengan Sistem Quality yang transparan. Dan pada bulan Juli 2011 diputuskan menjual sekitar 200 Kg Biji Kakao Kering kemudian menyusul sebanyak 600 Kg Pada Bulan Agustus 2011 pada pembeli yang sama yakni PT Armajaroh Indonesia di Kab.Polewali Mandar. Saat Ini kerjasama antara Kelompok Tani dengan PT.Armajaroh Indonesia Terus Berlanjut. Dari Kerjasama tersebut mereka mendapatkan Pengalaman yang sangat berharga menegenai kualitas kakao diketahui bahwa setiap 100 gram biji kakao berisikan tidak lebih dari 110 biji kakao , dan tingkat kadar Air yang diharapkan tidak Lebih dari 7 %  dan sampah tidak lebih dari 2,5 % sesuai Standar Nasional Indonesia(SNI) dan hal yang paling penting lagi para petani yang telah menjual kakao secara berkelompok mendapat keuntungan dari kualitas biji yang dapat dinilai dari setiap gramnya apabila kualitas biji dibawah 100 gram.

Hal ini lebih menguntungkan dari penjualan secara individu yang selama ini dilakukan apalagi bila Kakao yang kita miliki diberikan kepada pengumpul atau pedagang local yang tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kakao yang kita miliki mulai dari harga sampai dengan penimbangan yang tidak transparansi. Karena pembeli dapat menekan harga sesuai keinginannya, dan petani tidak mengerti sama sekali dengan penetapan harga menyangkut masalah sampah dan system Penimbangan.

PT Armajaro Indonesia member informasi yang lengkap setiap hari kepada seluruh Petani Anggota Kelompok tentang potongan Harga, system timbangan dan tingkat kadar air. Harga yang diperoleh juga sangat tinggi dibandingkan bila mereka menjual biji kakao nya  secara sendiri-sendiri.

Berdasarkan Pengalaman dari kelompok Tani Terus Hidup dan Kelompok Tani Tegar di Desa Duampanua kec.Anreapi Kab.Polewali Mandar dengan menjual secara berkelompok memudahkan petani mendapatkan informasi Harga dan petani mendapatkan Posisi tawar yang lebih baik dan berkeadilan, sehingga tercapai Kesejahteraan petani menuju kemandirian ekonomi.

Sementara itu dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara petani, pedagandan eksportir serta Pabrik agar tujuan meningkatkan kualitas biji kakao dan pencapaian harga yang menguntungkan bagi petani dapat tercapai.

By Nurjamal budiman

http//:jamalmahesa@yahoo.co.id.

Download Filenya disini

Sistem Pemasaran Bersama Kelompok

Iklan

MANAJEMEN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI KAKAO (Theobroma cacao L)

Foto Kegiatan

Pengembangan usaha budi daya Kakao yang dilakukan para petani dan pengusaha masih tetap dicirikan oleh usaha tani berskala kecil, karena itu perlu upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya melalui kelompok untuk menciptakan skala ekonomi. Pembangunan sub sektor perkebunan khususnya tanaman Kakao (Theobroma cacao L) yang didukung oleh para petani dan pengusaha di bidang perkebunan masih tetap dicirikan oleh usaha pertanian rakyat berskala kecil. Karena itu, upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya tidak dapat dilakukan oleh masing-masing petani, tetapi harus melalui kelompok. Kelompok tani merupakan organisasi petani yang bersifat non formal yang terdiri dari kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya. Prinsip Dasar Pemberdayaan Kelompok Tani Kakao Pemberdayaan kelompok tani akan efektif apabila dapat diciptakan iklim yang kondusif di dalam lingkungan kelompok tani, seperti saling mempercayai, saling mendukung antar anggota dan pengurus kelompok tani dengan pembinanya (penyuluh, petugas lainnya) sehingga pembinaan terhadap kelompok senantiasa tidak mengalami kegagalan. Keberadaan dan keberhasilan kelompok tani buah sangat ditentukan oleh peran serta aktif anggotanya. Sedangkan para pendamping yang memiliki peran sebagai fasilitas hanyalah sebagai pendukung untuk terciptanya tujuan yang diinginkan kelompok. Kelompok tani sebagai kelompok swadaya masyarakat tumbuh dan berkembang berdasarkan prinsip dari petani, oleh petani dan untuk petani. Di dalam kelompok tani perlu ada aturan tertulis maupun tidak tertulis sebagai pegangan dalam mewujudkan cita-cita bersama. Membangun masyarakat agribisnis pedesaan memerlukan para petani yang tangguh melalui kelompok tani. Kelompok tani Kakao sebagai pelaku utama dalam pembangunan dipedesaan Harus Konsisten dan memiliki Komitmen untuk berkembang. Untuk itu perlu suatu upaya pemberdayaan kelompok tani agar tercipta para pelaku usaha agribisnis yang mandiri dan profesional. Secara umum pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh petani/kelompok tani dalam meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya dari dalam maupun dari luar untuk pencapaian tujuan. Kelompok tani yang berdaya memiliki ciri, sebagai berikut : (lebih…)

Visi

Menjadi Koperasi Tani yang Maju dalam Pengembangan ekonomi Petani melalui budidaya Kakao Cocoa secara berkelanjutan di Indonesia

Misi

Kami menyediakan  pelayanan yang dibutuhkan  oleh petani dan kelompok  untuk  meningkatkan pendapatan mereka dan membuka akses bagi perluasan pasar, dalam meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan pemasaran biji kakao serta memiliki Networking yang luas baik lokal, nasional dan Internasional”.


 

 

 

 

 

 

APA ITU PESTISIDA

PENDAHULUAN

Pestisida adalah substansi kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk mengendalikan berbagai hama. Yang dimaksud hama di sini adalah sangat luas, yaitu serangga, tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi (jamur), bakteria dan virus, kemudian nematoda (bentuknya seperti cacing dengan ukuran mikroskopis), siput, tikus, burung dan hewan lain yang dianggap merugikan.

Bagi kehidupan rumah tangga, yang dimaksud hama adalah meliputi semua hewan yang mengganggu kesejahteraan hidupnya, seperti lalat, nyamuk, kecoak, ngengat, kumbang, siput, kutu, tungau, ulat, rayap, ganggang serta kehidupan lainnya yang terbukti mengganggu kesejahteraannya.
Pestisida juga diartikan sebagai substansi kimia dan bahan lain yang mengatur dan atau menstimulir pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman.
Sesuai konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT), penggunaan pestisida ditujukan bukan untuk memberantas atau membunuh hama, namun lebih dititiberatkan untuk mengendalikan hama sedemikian rupa hingga berada dibawah batas ambang ekonomi atau ambang kendali.

Di Indonesia untuk keperluan perlindungan tanaman, khususnya untuk pertanian dan kehutanan pada tahun 2008 hingga kwartal I tercatat 1702 formulasi yang telah terdaftar dan diizinkan penggunaannya. Sedangkan bahan aktif yang terdaftar telah mencapai 353 jenis.

Dalam  pengendalian hama tanaman secara terpadu, pestisida adalah sebagai alternatif terakhir.  Dan belajar dari pengalaman, Pemerintah saat ini tidak lagi memberi subsidi terhadap pestisida . Namun kenyataannya di lapangan petani masih banyak menggunakannya.  Menyikapi hal ini, yang terpenting adalah baik pemerintah maupun swasta terus menerus memberi penyuluhan tentang bagaimana penggunaan pestisida secara aman dan benar.  Aman terhadap diri dan lingkungannya, benar dalam arti 5 tepat (tepat jenis pestisida, tepat cara aplikasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat takaran).
PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1973

Untuk melindungi keselamatan manusia dan sumber-sumber kekayaan alam khususnya kekayaan alam hayati, dan supaya pestisida dapat digunakan efektif, maka peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973. Dalam peraturan tersebut antara lain ditentukan bahwa:

  1. tiap pestisida harus didaftarkan kepada Menteri Pertanian melalui Komisi Pestisida untuk dimintakan izin penggunaannya
  2. hanya pestisida yang penggunaannya terdaftar dan atau diizinkan oleh Menteri Pertanian boleh disimpan, diedarkan dan digunakan
  3. pestisida yang penggunaannya terdaftar dan atau diizinkan oleh Menteri Pertanian hanya boleh disimpan, diedarkan dan digunakan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin pestisida itu
  4. iap pestisida harus diberi label dalam bahasa Indonesia yang berisi keterangan-keterangan yang dimaksud dalam surat Keputusan Menteri Pertanian No. 429/ Kpts/Mm/1/1973 dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pendaftaran dan izin masing-masing pestisida.

Dalam peraturan pemerintah tersebut yang disebut sebagai pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

memberantas atau mencegah hama atau penyakit yang merusak tanaman, bagian tanaman atau hasil pertanian

  1. memberantas gulma
  2. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan
  3. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman, kecuali yang tergolong pupuk
  4. memberantas atau mencegah hama luar pada ternak dan hewan piaraan
  5. memberantas atau mencegah hama air
  6. memberantas atau mencegah binatang dan jasad renik dalam rumah tangga
  7. memberantas atau mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang dilindungi, dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air.
  8. Sesuai dengan definisi tersebut di atas maka suatu bahan akan termasuk dalam pengertian pestisida apabila bahan tersebut dibuat, diedarkan atau disimpan untuk maksud penggunaan seperti tersebut di atas.

Sedangkan menurut The United States Federal Environmental Pesticide Control Act, pestisida adalah semua zat atau campuran zat yang khusus untuk memberantas atau mencegah gangguan serangga, binatang pengerat, nematoda, cendawan, gulma, virus, bakteri, jasad renik yang dianggap hama kecuali virus, bakteria atau jasad renik yang terdapat pada manusia dan binatang lainnya. Atau semua zat atau campuran zat yang digunakan sebagai pengatur pertumbuhan tanaman atau pengering tanaman.
PERANAN PESTISIDA

Pestisida tidak hanya berperan dalam mengendalikan jasad-jasad pengganggu dalam bidang pertanian saja, namun juga diperlukan dalam bidang kehutanan terutama untuk pengawetan kayu dan hasil hutan yang lainnya, dalam bidang kesehatan dan rumah tangga untuk mengendalikan vektor (penular) penyakit manusia dan binatang pengganggu kenyamanan lingkungan, dalam bidang perumahan terutama untuk pengendalian rayap atau gangguan serangga yang lain.

Pada umumnya pestisida yang digunakan untuk pengendalian jasad pengganggu tersebut adalah racun yang berbahaya, tentu saja dapat mengancam kesehatan manusia. Untuk itu penggunaan pestisida yang tidak bijaksana jelas akan menimbulkan efek samping bagi kesehatan manusia, sumber daya hayati dan lingkungan pada umumnya.

Dalam bidang pertanian pestisida merupakan sarana untuk membunuh hama-hama tanaman. Dalam konsep Pengendalian Terpadu Hama, pestisida berperan sebagai salah satu komponen pengendalian. Prinsip penggunaannya adalah:

  1. harus kompatibel dengan komponen pengendalian lain, seperti komponen hayati
  2. efisien untuk mengendalikan hama tertentu
  3. meninggalkan residu dalam waktu yang tidak diperlukan
  4. tidak boleh persistent, jadi harus mudah terurai
  5. dalam perdagangan (transport, penyimpanan, pengepakan, labeling) harus memenuhi persyaratan keamanan yang maksimum
  6. harus tersedia antidote untuk pestisida tersebut
  7. sejauh mungkin harus aman bagi lingkungan fisik dan biota
  8. relatif aman bagi pemakai (LD50 dermal dan oral relatif tinggi)
  9. harga terjangkau bagi petani.

Idealnya teknologi pertanian maju tidak memakai pestisida. Tetapi sampai saat ini belum ada teknologi yang demikian. Pestisida masih diperlukan, bahkan penggunaannya semakin meningkat. Pengalaman di Indonesia dalam menggunakan pestisida untuk program intensifikasi, ternyata pestisida dapat membantu mengatasi masalah hama padi. Pestisida dengan cepat menurunkan populasi hama, hingga meluasnya serangan dapat dicegah, dan kehilangan hasil karena hama dapat ditekan. (lebih…)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI

BAB I

KANTOR, LAMBANG, CAP, PAPAN NAMA DAN WAKTU KERJA

Pasal 1

  1. Kantor KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI berkedudukan di Desa Duampanua Kec.Anreapi Kab.Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dapat membuka dan menutup Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di luar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota dan diatur dalam Peraturan Khusus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI memiliki Lambang, Cap dan Papan Nama yang menggambarkan ciri-ciri khusus atas tujuan, kegiatan usaha dan atau keanggotaannya.
  3. Ketentuan mengenai Lambang, Cap dan Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, serta penggunaannya, diatur dalam Peraturan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 2

  1. Hari kerja, hari libur dan jam kerja diatur dalam Peraturan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI adalah setiap hari kerja sesuai dengan Ketentuan Pemerintah dan selanjutnya diatur dalam Peraturan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Pengelolah dan Karyawan wajib masuk kerja tepat pada waktunya pada setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka yang akan diwujudkan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI melalui pelaksanaan kegiatan usahanya adalah:

  1. Mengembangkan dan memperluas keterkaitan usaha bersama antar sesama anggota pada khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya yang dilandasi semangat kebersamaan dan kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup warga koperasi dan masyarakat umumnya.
  2. Mengusahakan terciptanya iklim dan pelaksanaan usaha yang menunjang kelangsungan dan perkembangan tatanan perekonomian nasional dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi.
  3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan anggota anggotanya, untuk menumbuhkan kreatifitas dibidang kelembagaan, profesionalisme dibidang usaha dan keuangan.

 

Pasal 4

  1. KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI membentuk Unit Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghimpun dana dari dan menyalurkannya kepada anggota beserta jajarannya, calon anggota dan koperasi lain beserta anggotanya.
  2. Pengelolaan, permodalan dan kegiatan usaha Unit Usaha Simpan Pinjam KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan jaringan pelayanannya dilaksanakan secara otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Usaha pengadaan dan penyaluran barang barang kebutuhan anggota dilaksanakan dengan cara mengusahakan pengadaan bersama barang-barang kebutuhan pokok, bahan-bahan baku dan bahan penolong serta sarana produksi untuk meningkatkan produksi usaha anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan jajarannya.

Pasal 6

  1. Kegiatan usaha dalam bidang Agro Bisnis dan Agro Industri dilaksanakan dengan cara:
  2. KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dapat membangun industri yang menunjang bagi perkembangan kegiatan usaha anggotanya dibidang Agro Industri.
  1. Membantu memasarkan dan membuka peluang pasar bagi komoditas yang dihasilkan oleh anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan jajarannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti hasil Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Hasil hutan dan Kerajinan.
  2. Mengusahakan pendirian pusat-pusat produksi dan atau pengelolaan sesuai potensi ekonomi yang tersedia dan mempunyai kelayakan usaha.
  3. Membantu penyediaan permodalan untuk anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan jajarannya dalam bentuk:
  1. Pemberian pinjaman.
  2. Pemberian jaminan.
  3. Pemberian modal.

Pasal 7

Untuk melaksanakan kegiatan usaha lain sesuai dengan kebutuhan anggotanya, KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dapat mengembangkan usaha dibidang jasa yang memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan kepada anggota dan jajarannya.

Pasal 8

KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dapat mendirikan atau menjalankan perusahaan dan usaha lain yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut diatas, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan badan-badan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 9

Kerjasama dengan pihak Anggota, Gerakan Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta, didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Kewenangan dan hak antara KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dengan Mitra Usaha diatur berimbang, sesuai dengan besar dan jumlah saham/penyertaan.
  2. Kerjasama dengan anggota Harus merupakan satu kesatuan manajemen yang tak terpisahkan dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama Usaha.
  3. Kerjasama dengan koperasi diluar anggota, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta, diatur atas kesepakatan bersama, dituangkan dan dikukuhkan dengan Akta Otentik.

Pasal 10

  1. KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dapat mengembangkan hubungan kemitraan yang bersifat Integratif dan Parsial.
  2. Hubungan kerjasama yang bersifat integrative dilaksanakan dengan system Inti Plasma dan dikembangkan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Sedangkan hubungan kerjasama yang bersifat persial dilaksanakan dengan system Bapak Angkat.
  3. Beberapa kerjasama yang dapat dilaksanakan dengan sistim Bapak Angkat adalah:
  1. Rekanan (vendor)
  2. Sub kontrak
  3. Wara laba (franchise)
  4. Aliansi
  5. Persemaian usaha (incubator)
  6. Dagang umum
  7. Bentuk-bentuk lainnya

BAB III

PENDIDIKAN

Pasal 11

  1. KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI bertanggung jawab untuk melatih dan mengembangkan pengetahuan serta ketrampilan Anggota, Pengurus, Pengawas, Direksi dan Karyawan dengan memperhatikan persyaratan yang ada dan jabatannya masing-masing serta potensi kariernya.
  2. Bentuk dan tata cara pelaksanaan pendidikan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

 

 

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Penerimaan Anggota merupakan hak dan wewenang Pengurus dengan memperhatikan kepentingan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 13

  1. Permintaan untuk menjadi Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI diajukan secara tertulis kepada Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, dengan melampirkan :
  2. Setiap surat permintaan menjadi Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, diberikan tanda terima dan dicatat dalam Buku Agenda permohonan menjadi Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  3. Persetujuan atau penolakan atas permintaan menjadi Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI diputus oleh Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dalam waktu paling lambat 2 (tiga) hari setelah surat permintaan menjadi Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ini telah diterima selengkapnya
  4. Keputusan Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI seperti tersebut dalam ayat (3) pasal ini harus diberitahukan kepada Calon Anggota yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal Permohonan Keanggotaan.
  5. Calon Anggota yang disetujui menjadi Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dalam waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal pemberitahuan seperti tersebut dalam ayat (3) pasal ini, harus membayar kepada KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI Simpanan Pokok seperti tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, yang pembayarannya harus dilaksanakan sekaligus ataupun diangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
  6. Apabila Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI menolak permintaan menjadi Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, maka keputusan tentang penolakan tersebut, wajib diberitahukan kepada Calon Anggota Yang bersangkutan yang bersangkutan dengan menyebut alasan-alasannya, dan selanjutnya Pengurus melaporkan kepada Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI berikutnya.
  7. Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dapat diberhentikan dari Keanggotaan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI apabila tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  8. Pemberhentian Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI ditempuh melalui tingkatan sebagai berikut :
  9. Pemberitahuan tentang pemberhentian sementara dari Keanggotaan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI disampaikan kepada Anggota  yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal Keputusan Rapat Pengurus.
  10. Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang dikenakan tindakan seperti tersebut dalam ayat (8) Pasal ini, diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan secara tertulis pada Rapat Anggota melalui Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan seperti tersebut dalam ayat (10) Pasal ini.
  11. Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang dikenakan tindakan seperti tersebut dalam ayat (8) butir c, Pasal ini apabila tidak mengajukan keberatannya kepada Rapat Anggota, dianggap menerima keputusan pemberhentiannya;
  12. Saat berlakunya Keputusan Pemberhentian dari Keanggotaan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI seperti tersebut dalam ayat (11) Pasal ini, ditentukan sebagai berikut :
  13. Apabila Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI memutuskan menerima /menyetujui pembelaan Anggota yang diberhentikan sementara, maka dipulihkan kembali status keanggotaannya.
  14. Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang diberhentikan dari Keanggotaan, tidak dapat menuntut lebih dari hak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Ketentuan/Peraturan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang berlaku .
  15. Apabila keanggotaan pada KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI berakrhir karena Anggota bubar maka Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dapat ikut duduk sebagai Anggota Penyelesai ;
  16. Setiap Pemberhentian anggota dicatat dalam Buku Daftar Anggota.
  1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Yang Masih Berlaku ;
  2. Menyetor Uang Simpana Pokok dan Simpanan Wajib
  3. Peryataan tertulis tentang kesediaan untuk mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan/Peraturan yang berlaku di KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI;
  1. Bilamana dalam jangka waktu 3 (tiga) hari seperti tersebut dalam ayat (4) Pasal ini, Simpanan Pokok belum dilunasi maka persetujuan untuk diterima menjadi anggota dinyatakan batal.
  2. Keangotaan pada KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI mulai berlaku sejak pembayaran Simpanan Pokok dan tanggal dicatat dalam Buku Daftar Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  1. Tingkat pertama : diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari ;
  2. Tingkat kedua : pemberhentian sementara dari keanggotaan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Rapat Angota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI berikutnya, tanpa memperoleh pelayanan ;
  3. Tingkat ketiga : diambil tindakan pemberhentian penuh sebagai Angoota.
  1. Terhitung mulai tanggal Keputusan Rapat Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dalam hal Anggota yang bersangkutan tidak mengajukan keberatannya;
  2. Dalam hal Anggota yang bersangkutan mengajukan keberatannya, maka saat pemberhentian tersebut terhitung mulai tanggal Keputusan Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang menolak keberatan yang diajukan oleh Anggota tersebut.

Pasal 14

Setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk :

  1. Memelihara dan menjaga nama baik KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan Gerakan Koperasi pada umumnya.
  2. Turut berpartisipasi aktif dalam memajukan usaha-usaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  3. Menjalin dan memperkuat keterkaitan usaha antara KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dengan anggota dan jajarannya sebagai satu kesatuan usaha yang utuh, efisiensi dan memiliki daya saing ;
  4. Mengusahakan peningkatan kemampuan permodalan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dengan membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib secara teratur dan simpanan lainnya yang dikaitkan dengan partisipasi didalam usaha-usaha bersama KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 15

Setiap Anggota mempunyai hak untuk :

  1. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas, sesuai Pasal 10 butir d, Pasal 15 ayat (2) dan pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  2. Dalam Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, Anggota yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada Periode Tahun Buku yang sama, mempunyai hak suara sedangkan yang belum hanya mempunyai hak bicara;
  3. Bagi anggota yang daerahnya mengalami ganguan keamanan dan atau keadaan darurat sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya Rapat Anggota, memiliki hak suara dalam Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  4. Meneliti kebenaran Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Pengurus dan Pengawas dalam Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI;
  5. Mendapatkan pelayanan usaha dari KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan Anggota dan aspek kelayakan ekonomi sesuai dengan Ketentuan/Peraturan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang berlaku.
  6. Membela diri pada Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dalam hal anggota dikenakan sanksi seperti tersebut dalam pasal 13 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 16

  1. Penyelenggaraan Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI menjadi tanggung jawab Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  2. Penetapan Kepanitiaan dan tempat penyelenggaraan setiap Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI diatur dengan Surat Keputusan Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 17

Jenis-jenis Rapat Anggota:

(1)     Rapat Anggota Tahunan (RAT)

  1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Pengurus dan dilaksanakan sekali dalam setahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tutup Tahun Buku KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI pada tanggal 31 Desember
  2. Rapat Anggota Tahunan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya, Pengesahan Laporan Keuangan, pembagian Sisa Hasil Usaha Penetapan Kebijakasanaan umum dibidang Organisasi, Manajemen dan Usaha Koperasi serta pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas.

(2)     Rapat Anggota Program (RAP)

  1. Rapat Anggota Program yaitu Rapat Anggota yang diadakan oleh Pengurus sekurang-kurangnya sekali setahun dan diselenggarakan selambat-lambatnya pada bulan Desember.
  2. Rapat Anggota Program membahas Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya yang disampaikan oleh Pengurus untuk dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(3)     Rapat Anggota Khusus (RAK)

  1. Rapat Anggota Khusus adalah Rapat Anggota yang dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar dan dalam rangka Penyusunan Program Tambahan dan pembahasan suatu permasalahan yang menyangkut KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
  2. Rapat Anggota Khusus dapat dilak ukan apabila:
  1. Atas Keputusan Pengurus
  2. Atas Permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
  3. Dalam keadaan yang mendesak untuk segera memperoleh suatu Keputusan oleh Rapat Anggota yang menyangkut hal-hal seperti tersebut dalam ayat huruf a Pasal ini.

(4)     Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

  1. Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang dilakukan karena berbagai alasan terutama apabila Anggota menilai Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan menimbulkan kerugian.
  2. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila :
  1. Atas keputusan Pengurus
  2. Atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
  3. Dalam keadaan yang mendesak untuk segera memperoleh suatu Keputusan oleh Rapat Anggota yang menyangkut hal-hal seperti tersebut dalam ayat Huruf a Pasal ini

Pasal 18

Hak Suara

  1. Anggota akan gugur hak suaranya apabila saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI tidak menghadiri Rapat Anggota Tahunan Yang telah dijadwalkan.
  2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam Rapat Anggota, maka dilakukan pemungutan suara dan hanya berlaku bagi Anggota yang mempunyai hak suara dan keputusan Rapat Anggota sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 19

Tata Tertib Rapat Anggota

  1. Setiap jenis Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dilaksanakan berdasarkan Peraturan/Tata Tertib dan dengan acara, tersendiri yang disahkan dalam Rapat Anggota yang bersangkutan.
  2. Surat Undangan, Susunan Acara dan Tata-tertib serta bahan Rapat Anggota, seperti Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus, Pengawas, Rancangan Program Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta bahan-bahan lain yang diperlukan sesuai dengan sifat dan acara. Rapat Anggota dikirim selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.
  3. Keputusan-keputusan yang telah disahkan oleh Rapat Anggota harus dikirimkan oleh Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI kepada anggota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rapat Anggota selesai dilaksanakan.

Pasal 20

Disamping Rapat Anggota, KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dapat melaksanakan Rapat Kerja, Rapat Pengurus, Rapat Pengawas, Rapat Pleno Pengurus dan Pengawas serta Rapat Direksi.

Pasal 21

  1. Rapat Kerja diselenggarakan oleh Pengurus menurut keperluan.
  2. Rapat Kerja dihadiri oleh Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan pihak pihak yang terkait
  3. Ketentuan tentang organisasi dan penyelenggaraan Rapat Kerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

 

Pasal 22

Rapat Pengurus dilaksanakan secara berkala oleh Pengurus dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan untuk mengorganisir dan mengendalikan kegiatan organisasi dan usaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, dalam rapat mana Pengurus dapat mengundang Manajer Pengelolah.

Pasal 23

  1. Rapat Pengurus diadakan ditempat Kedudukan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI atau ditempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus ;
  2. Pengurus dapat juga mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari jumlah Anggota Pengurus dalam rapat mana juga dapat diundang Manajer Pengelolah. Undangan untuk Pengurus maupun Pengelolah disampaikan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan ;
  3. Rapat Pengurus dengan Surat Undangan Rapat dan dengan mencantumkan acara rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota Pengurus
  4. Semua Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum dan apabila Ketua Umum tidak hadir dan atau berhalangan, maka rapat dapat dipimpin oleh seorang Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
  5. Semua Keputusan dalam Rapat Pengurus diambil dengan Musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka Keputusan Rapat Pengurus diambil dengan suara terbanyak.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali jika mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian. Setiap Anggota Pengurus berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ;

  1. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Pengurus harus dibuat suatu Risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Pengurus dan Sekretaris atau salah Seorang Anggota Pengurus yang ditunjuk oleh dan dari antara Meraka yang hadir ;
  2. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa diadakan Rapat Pengurus asal saja Keputusan itu disetujui tertulis dan ditandatangani oleh semua Anggota Pengurus.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 24

  1. Yang dapat dicalonkan menjadi Pengurus adalah Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang memperoleh pengesahan dan terdaftar sebagai Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Calon Pengurus tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan sebagai bcrikut :
  3. Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang telah habis masa jabatannya, dapat dipilih kembali sepanjang dicalonkan oleh Anggota.
  1. Memenuhi persyaratan untuk menjadi Pengurus seperti tersebut dalam Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI ;
  2. Menunjukkan pengabdian dan keberhasilan Sebagai Anggota Koperasi
  3. Mempunyai pengalaman yang cukup sebagai Pengurus dalam memimpin koperasi ;
  4. Tidak pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan (pidana ekonomi);
  5. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan pengaturan waktu diatur dalam Peraturan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 25

Komposisi Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI terdiri dari :

  1. Ketua Umum
  2. Sekretaris
  3. Bendahara

 

Pasal 26

  1. Antara para Anggota Pengurus dengan Pengawas dan atau Manager tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sedarah sampai dengan derajat ke 3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu Langsung atau ipar) ;
  2. Anggota Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang ditugaskan mewakili KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI di Perusahaan Patungan, mempunyai masa jabatan sama dengan masa Jabatan Kepengurusannya di KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  3. Yang ditunjuk menjadi Komisaris pada Perusahaan Patungan adalah Pengurus, atau yang ditunjuk oleh Pengurus, yang penentuannya ditetapkan dalam Rapat Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI;
  4. Yang ditunjuk Pengurus/Pengawas pada Koperasi dimana KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI menjadi Anggota adalah Pengurus yang penentuannya ditetapkan dalam Rapat Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 27

Tata Cara Pemilihan Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, diatur sebagai berikut :

  1. Untuk menjamin terlaksananya Demokrasi dalam Koperasi, maka pemilihan Pengurus sedapat – dapatnya dilaksanakan asas musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tcrcapai dilakukan dengan pemungutan suara ;
  2. Sesuai dengan ketcntuan seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui formatur yang diberi mandat penuh ;
  3. Susunan Pengurus dipilih dan ditetapkan berdasarkan nama-nama Calon Anggota Pengurus yang diusulkan oleh peserta Rapat Anggota;
  4. Pelaksanaan pemilihan Pengurus seperti tersebut dalam ayat (3) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang disahkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 28

  1. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengurus wajib mengucapkan Sumpah/Janji dengan kata-kata sebagai berikut :

Demi Allah Saya bersumpah :

Bahwa Saya dalam melaksanakan tugas / kewajiban sebagai Pengurus Induk Koperasi Unit Desa akan selalu berpegang teguh pada ketentuan dalam Undang-undang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksanaannya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan yang berlaku bagi KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Bahwa Saya dalam melaksanakan tugas/kewajiban sebagai Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, selalu berusaha sehingga kepentingan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI beserta Anggota-anggotanya mendapat pelayanan sebaik-baiknya.

Bahwa Saya dalam melaksanakan tugas/kewajiban sebagai Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan Gerakan Koperasi pada umumnya dan Induk Koperasi Tani pada khususnya ;

  1. Pengucapan Sumpah/Janji Pengurus dilaksanakan didepan Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dengan disaksikan oleh Pimpinan Sidang. Apabila karena sesuatu dan lain hal, sehingga pengucapan Sumpah/Janji salah seorang Pengurus terpaksa tidak dapat dilaksanakan di depan Rapat Anggota, maka pengucapan Sumpah/Janji Pengurus dapat dilakukan dengan disaksikan oleh Pengurus lainnya ;

Apabila karena sesuatu dan lain hal sehingga pengucapan Sumpah/Janji seluruh Pengurus terpaksa tidak dapat dilaksanakan didepan Rapat Anggota, maka pengucapan Sumpah/Janji Pengurus dapat dilakukan dengan disaksikan oleh Pimpinan Sidang, Anggota Formatur dan 1/3 (sepertiga) dari Anggota yang ketentuannya ditentukan oleh Tim Formatur ;

  1. Tiap Pengurus yang telah mengucapkan Sumpah/Janji termasuk Saksi-saksi, harus membubuhkan tandatangan diatas Naskah Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji yang bertindak sebagai Saksi-saksi dalam pengucapan Sumpah/Janji Pengurus adalah Ketua Sidang dan salah seorang Anggota Peserta Rapat.
  2. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Pengurus dibuat dalam rangkap 2 (dua), pertama untuk KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, kedua untuk Pengurus yang mengucapkan Sumpah/Janji.

 

 

Pasal 29

  1. Pelaksanaan serah terima dari Pengurus Lama kepada Pengurus Terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah dipilih baik timbang terima jabatan (formal) maupun timbang terima material.
  2. Pelaksanaan serah terima seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibuat berita acara, serah terima yang ditandatangani oleh Pengurus Lama dan Pengurus Terpilih.

Pasal 30

Pengurus mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

  1. Mengembangkan Kebijakan Umum Usaha secara nyata yang dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan dituangkan dalam Program Kerja Tahunan, untuk pedoman Pengurus menyusun program operasionalnya.
  2. Mengadakan kegiatan penerangan, penyuluhan dan pendidikan/latihan guna meningkatkan kesadaran berkoperasi, menumbuhkan kreatifitas dibidang kelembagaan, usaha dan keuangan Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan jajarannya.
  3. Mengusahakan terciptanya kerjasama usaha yang saling melengkapi dan saling menguntungkan baik dengan sesama Gerakan Koperasi maupun Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta, dalam rangka menunjang pembangunan tatanan Perekonomian Nasional.
  4. Pengurus merumuskan dan menetapkan uraian tugas serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha.

Pasal 31

Selain tugas-tugas pokok seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, Pengurus mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

  1. Menyediakan prasarana dan sarana usaha yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dibidang organisasi dan usaha sesuai dengan kebijakan pelaksanaan yang ditetapkan
  2. Menunjukkan keteladanan dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada Pengelolah dan Karyawan guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi
  3. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan :
  1. Kegiatan dibidang operasional usaha, termasuk yang menyangkut pemanfaatan secara optimal Sarana Usaha, Permodalan dan Sumber Daya Manusia.
  2. Kegiatan dibidang penyelenggaraan organisasi termasuk yang menyangkut tugas-tugas kesekretariatan, Ketertiban Administrasi Organisasi, Penyusunan Laporan-laporan, Pembinaan Anggota dan hubungan Kelembagaan dengan pihak luar
  1. Mengadakan rapat-rapat intern dalam rangka pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan, atau dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Organisasi dan Usaha serta menghadiri rapat dengan lembaga/instansi yang ada kaitannya dengan usaha-usaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Menghadiri Rapat Anggota dan atau pertemuan-pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh anggota serta memberikan pengarahan-pengarahan dibidang Organisasi dan Usaha.
  3. Membina hubungan Kelembagaan Koperasi dan Instansi terkait yang ada hubungannya dengan pengembangan usahausaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  4. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pengawas dalam kegiatan pengawasan intern.
  5. Menumbuhkan dan memelihara keserasian kerja dan hubungan yang harmonis, baik antara sesama Pengurus, maupun Antara Pengurus dengan Pengawas dan antara Pengurus dengan Pengelolah serta Karyawan ;
  6. Memberikan teguran/peringatan atau tindakan-tindakan lainnya terhadap Manager dalam hal yang bersangkutan lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya.
  7. Menetapkan Kebijakan dan atau mengambil Keputusan sesuai dengan Kesepakatan Bersama dalam Rapat Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  8. Menetapkan biaya atas pemanfaatan Lembaga/Tenaga Ahli yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan penyusunan sistem prosedur serta audit
  9. Menetapkan Keputusan untuk menerima atau menolak permintaan menjadi Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  10. Mempersiapkan bahan-bahan dan atau segala hal baik yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI maupun yang bertalian dengan pemberian keterangan yang diminta Pemerintah.
  11. Memelihara segala catatan-catatan mengenai Harta Kekayaan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  12. Menyampaikan laporan-laporan dalam Rapat Intern tentang perkembangan kegiatan yang berhubungan dengan Kedudukan Pengurus sebagai Komisaris diperusahaan patungan dan atau dalam Kedudukannya sebagai Pengurus/Pengawas pada Koperasi lain dimana KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI menjadi anggota.
  13. Bertanggung jawab terhadap pengamanan, pengelolaan keuangan, dan perbendaharaan yang menyangkut aspek liquiditas pendanaan, neraca rugi/laba, dokumentasi, harta kekayaan (asset) dan pengamanan aspek yuridis ;
  14. Bertanggung jawab terhadap pengamanan dan menyelamatkan dokumen penting dan kertas-kertas berharga yang dimiliki oleh KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 32

Pengurus mempunyai wewenang :

  1. Menetapkan Peraturan dan atau Kebijakan Kelembagaan, Usaha dan Keuangan ;
  2. Mencabut atau menyempurnakan peraturan dan atau Kebijakan yang dianggap tidak sesuai lagi dan Menetapkan peraturan dan atau kebijakan yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  3. Mengangkat Manager untuk mengelola Usaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja ;er
  4. Memutasikan Manager dalam rangka penyegaran efisiensi dan peningkatan produktifitas kerja .
  5. Memberhentikan Manager dalam hal Manager tidak mentaati peraturan isi perjanjian kerja .
  6. Memberhentikan Karyawan yang tidak mentaati Peraturan yang berlaku di KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI atas usul Manager
  7. Memberi Kuasa pada Manager dan atau kepada Lembaga/Tenaga Ahli dibidangnya, melakukan Perbuatan Hukum untuk dan atas nama KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  8. Menunjuk Anggota Pengurus, Manager dan Karyawan mewakili KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI untuk duduk sebagai Komisaris Direksi dalam Perusahaan Patungan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  9. Dalam hal-hal tertentu Pengurus mengesahkan dan atau menandatangani surat-surat Perjanjian dan Dokumen-dokumen Berharga yang menyangkut Penyelenggaraan organisasi dan usaha. Dokumen kepemilikan harta benda KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI atas nama pribadi seseorang Pengurus, harus disertai Surat Pernyataan dari Pengurus yang bersangkutan bahwa harta benda tersebut adalah milik KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI. Surat Pernyataan harus ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris dan dibuat dihadapan Notaris .
  10. Menetapkan pembukaan dan penutupan Kantor Perwakilan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI di Luar Daerah .
  11. Mengambil Keputusan dalam hal yang berkaitan dengan penyertaan pada Perusahaan Patungan.

Pasal 33

Selain hak-hak tersebut dalam pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, Pengurus mempunyai hak :

  1. Memperoleh fasilitas kerja yang memadai
  2. Memperoleh bagian dari Sisa Hasil Usaha yang besarnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 34

  1. Rapat-rapat Pengurus terdiri dari :
    1. Rapat Pengurus, yaitu Rapat antara Sesama Pengurus atau Antara Pengurus dengan Direksi yang diadakan setiap saat bilamana diperlukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
    2. Rapat Pleno Pengurus, yaitu Rapat antara Pengurus, Pengawas dan Manager yang diadakan setiap saat bilamana diperlukan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun
    3. Rapat Bersama Pengawas, yaitu Rapat antara Pengurus dengan Pengawas yang diadakan atas permintaan Pengurus dan atau atas permintaan Pengawas
  2. Risalah dan Keputusan Rapat, disampaikan kepada Perserta Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat, dan dievaluasi pada rapat berikutnya.

 

Pasal 35

Dalam hal terjadinya penggantian Pengurus, maka sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari jumlah Pengurus Lama dapat tetap duduk sebagai Anggota Pengurus Baru.

Pasal 36

  1. Penunjukan Wakil KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang akan duduk sebagai Komisaris dalam Perusahaan Patungan atau hasil kerjasama antara KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dengan Badan Usaha lain, harus diupayakan dari Pengurus, Anggota atau orang yang ditunjuk oleh Pengurus yang memiliki keahlian dibidang usaha yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan.
  2. Kriteria dan tata cara penunjukan Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 37

  1. Apabila pemilihan Pengurus dilaksanakan dengan Sistem Formatur maka jumlah Anggota Formatur paling banyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari Unsur Anggota , 1 (satu) orang dari Unsur Pengurus Lama dan 1 (satu) orang dari Unsur Pengawas Lama ;
  2. Seluruh Anggota Formatur dipilih oleh Rapat Anggota ;
  3. Apabila pemilihan Pengurus dilaksanakan secara langsung maka seluruh Pengurus dipilih langsung oleh Rapat Anggota ;

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 38

Ketentuan mengenai Pengawas KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI adalah sebagai berikut :

  1. Pengawas adalah Perangkat Organisasi KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang bertanggung jawab kepada Anggota dalam Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Yang dapat dicalonkan menjadi Anggota Pengawas KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI adalah mereka yang berasal dari Pengurus Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  3. Calon Pengawas seperti tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  1. Memenuhi persyaratan menjadi Pengawas seperti tersebut dalam Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Menunjukkan pengabdian dalam pengembangan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan Anggota ;
    1. Antara para Anggota Pengawas dan Anggota Pengurus atau Manager tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sedarah sampai dengan derajat ke 3 (tiga) baik menurut garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dan mertua .
    2. Anggota Pengawas yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali, sepanjang dicalonkan oleh Anggota.

Pasal 39

  1. Dalam susunan Keanggotaan Pengawas tidak boleh terdapat 2 (dua) orang Pengawas yang berasal dari 1 (satu) Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  2. Anggota Pengawas dan Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI tidak boleh berasal dari Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang sama.

Pasal 40

Pemilihan Anggota Pengawas KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, dilaksanakan dalam Rapat Anggota secara langsung atau menggunakan Sistem Formatur dengan mandat penuh.

Pasal 41

  1. Sebelum menjalankan tugas/kewajiban, Pengawas wajib mengucapkan Sumpah/Janji dengan kata-kata sebagai berikut :

Demi Allah Saya bersumpah :

Bahwa Saya dalam melaksanakan tugas / kewajiban sebagai Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI akan selalu berpegang teguh pada ketentuan dalam Undang-undang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksanaannya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan yang berlaku bagi KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Bahwa Saya dalam melaksanakan tugas/kewajiban sebagai Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, selalu berusaha sehingga kepentingan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI beserta Anggota-anggotanya mendapat pelayanan sebaik-baiknya.

Bahwa Saya dalam melaksanakan tugas/kewajiban sebagai Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan Gerakan Koperasi pada umumnya dan Induk KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI pada khususnya ;

  1. Pengucapan Sumpah/Janji Pengawas dilaksanakan Didepan Rapat Anggota dengan disaksikan oleh Pimpinan Sidang. Apabila karena sesuatu dan lain hal, sehingga pengucapan Sumpah/Janji Pengawas terpaksa tidak dapat dilaksanakan di depan Rapat Anggota, maka pengucapan Sumpah/Janji Pengawas dapat dilakukan dengan disaksikan 1 (satu) orang Pengurus dan 1 (satu) orang Anggota.
  2. Tiap Pengawas yang telah mengucapkan Sumpah/Janji termasuk Saksi-saksi harus membubuhkan tanda tangan diatas Naskah Berita Acara pengucapan sumpah/janji
  3. Berita Acara pengambilan Sumpah/Janji Pengawas dibuat dalam rangkap 2 (dua), pertama untuk KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, kedua untuk Pengawas yang mengucapkan Sumpah/Janji.

Pasal 42

  1. Pengawas KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI bertugas mengamankan Keputusan Rapat Anggota, baik dibidang Kelembagaan, Usaha dan Keuangan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, yang meliputi:
  2. Tugas-tugas Pengawas seperti tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan pemberitahuan kepada Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dengan mekanisme kerja pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Tahunan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  1. Pengamanan pelaksanaan Keputusan Rapat Anggota dan Kebijakan Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  2. Pengamanan terhadap pelaksanaan usaha-usaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan Gerakan Koperasi ;
  3. Pengamanan terhadap penyelenggaraan Buku-buku Administrasi Organisasi KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  4. Pengamanan terhadap pemeliharaan catatan inventaris dan harta kekayaan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI

Pasal 43

Pengawas berkewajiban :

  1. Melakukan pengawasan sepanjang tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam periode tahun berjalan atau sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  2. Menyusun Laporan Pengawasan dan menyampaikan didepan Rapat Anggota setelah dibahas terlebih dahulu Bersama Pengurus.
  3. Menyampaikan kepada Pengurus kekurangan-kekurangan atau penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Pengawasan serta memberikan saran-saran dan usulan-usulan perbaikan dan penaggulangannnya ;
  4. Menghadiri Rapat Pengawas, dan Rapat Pleno Pengurus dengan Pengawas dan Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI baik yang diminta oleh Pengurus maupun yang diminta oleh Pengawas .
  5. Merahasiakan hasil pelaksanaan tugasnya terhadap Pihak Ketiga.

Pasal 44

Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Pengawas mempunyai Wewenang :

  1. Meminta keterangan dari Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota serta Peraturan yang berlaku .
  2. Dengan sepengetahuan Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, Pengawas dapat mengadakan pemeriksaan terhadap Manager dan Unit-Unit Pelaksanaan Operasional KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI melalui Manager sebagai usaha preventif terhadap hal-hal yang tidak dikehendaki .
  3. Bersama-sama Pengurus didalam Rapat Pleno, menyetujui Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI sebagai dasar pelaksanaan kerja Pengurus pada Tahun buku yang bersangkutan dalam hal rencana tersebut terlambat disahkan oleh Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 45

  1. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI mengenai hal-hal yang telah diamanatkan oleh Rapat Anggota .
  2. Pertanggung jawaban seperti tcrsebut dalam ayat (1) Pasal ini harus disusun dalam bentuk Buku Laporan Pengawas KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI .
  3. Pengawas KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI tidak dikenakan kewajiban menanggung terhadap kerugian yang dialami oleh KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI kecuali jika kerugian yang dialami akibat kelalaian Pengawas dalam melakukan Pengawasan.

Pasal 46

Pengawas KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI mempunyai Hak :

  1. Memperoleh penjelasan/keterangan yang diperlukan dan bantuan atau kemudahan, dari Pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas .
  2. Memperoleh Imbalan Jasa yang besarnya ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  3. Menerima pembagian Sisa Hasil Usaha yang besarnya diputuskan oleh Rapat Anggota Tahunan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

BAB VIII

PENASEHAT

Pasal 47

  1. Penasehat memiliki syarat keahlian tertentu di bidang Perkoperasian, Usaha, Keuangan dan Hukum.
  2. Penasehat tidak menerima gaji akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai Keputusan Rapat Anggota.

 

 

 

 

BAB IX

STAF AHLI

Pasal 48

  1. Mempunyai keahlian di bidang Perkoperasian, Usaha Keuangan dan Manajemen serta memiliki pengalaman yang luas tentang KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Staf Ahli diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Pengurus.
  3. Staf Ahli berhak menerima imbalan jasa yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Khusus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI,

BAB X

DIREKSI DAN KARYAWAN

Pasal 49

  1. Manager adalah Kuasa Pengurus, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Untuk menjabat Manager adalah tenaga yang profesional dibidang usaha, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  2. Warga Negara Indonesia yang memiliki ahlak dan moral yang tinggi serta jasmani yang sehat ;
  3. Memiliki wawasan dan pengetahuan luas dibidang Perkoperasian serta mempunyai keahlian dan ketrampilan dibidang Manejemen dan Usaha ;
  4. Tidak pernah melakukan tindakan dan kegiatan yang merugikan Negara Republik Indonesia atau Gerakan Koperasi dan tidak pernah melakukan tindakan, tercela dalam dunia usaha serta tidak pernah melakukan Tindak Pidana ;
  5. Mempunyai pendidikan yang cukup dan pengalaman kerja dibidangnya ;
  6. Harus berkerja secara penuh, tidak memimpin dan merangkap pekerjaan serta jabatan pada perusahaan lain yang tidak ada kaitannya dengan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  7. Berdomisili ditempat Kedudukan Kantor Pusat KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan bersedia mengikat Kontrak Kerja dengan Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang intinya ;
  1. Memimpin dan melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan sesuai dengan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah disahkan oleh Rapat Anggota ;
  2. Menyediakan Agunan atau Jaminan berupa Harta Benda baik bergerak maupun tidak bergerak ;
  3. Tidak memiliki usaha pribadi yang sejenis dengan usaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI;
  4. Menerima penghasilan tetap bulanan, bonus tahunan dan SHU yang diambil dari keuntungan usaha sesuai dengan Kontrak Kerja ;
  5. Membimbing dan mengadakan Kerja Sama Usaha dengan Anggota dan juga dengan Mitra Usaha lainnya.
  6. Antara para Manager dengan Pengurus/Pengawas tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis samping atau hubungan semenda (menantu, ipar, mertua)

Pasal 50

  1. Susunan Manager terdiri dari seorang Manager Umum, dan beberapa orang Manager Pengelolah, sesuai dengan perkembangan usaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  2. Manager KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Pengurus, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri .
  3. Manager harus dapat menunjukkan prestasi kerja yang tinggi dan keberhasilan dalam mencapai sasaran dan target usaha yang ditetapkan dalam Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah disahkan oleh Rapat Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  4. Manager dapat ditunjuk untuk duduk sementara waktu sebagai Direksi pada Perusahaan. Patungan atas persetujuan Pengurus.

Pasal 51

  1. Pembagian tugas dari para anggota-anggota Manager ditentukan oleh Manager Umum
  2. Setiap anggota Direksi dalam batasan tugas dan wewenangnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dan untuk maksud itu mengeluarkan suatu kuasa tertentu yang memberikan wewenang kepada kuasa-kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Pasal 52

  1. Sebelum melakukan tugas dan kewajibannya, Manager wajib diambil Sumpah/Janji dengan kata-kata sebagai berikut :

Demi Allah, Saya bersumpah :

Bahwa Saya dalam melaksanakan tugas/kewajiban sebagai Induk KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, akan selalu berpegang teguh pada ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksanaannya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan yang berlaku bagi KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Bahwa Saya dalam melaksanakan tugas/kewajiban sebagai KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI beserta Anggota-anggotanya mendapat pelayanan sebaik-baiknya.

Bahwa saya melaksanakan tugas/kewajiban sebagai …….., KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan Gerakan Koperasi pada umumnya dan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI pada khususnya.

  1. Berita Acara pengambilan Sumpah/Janji Direksi dibuat dalam rangkap 2 (dua), pertama untuk Pengurus, kedua untuk Anggota Manager yang mengucapkan Sumpah/Janji.

Pasal 53

Manager mempunyai kewajiban sebagai berikut :

  1. Melaksanakan Kebijaksanaan umum, Pengelolaan Usaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dengan berpedoman kepada Garis-Garis Besar Kebijakan Umum yang ditetapkan Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  2. Menghadiri pertemuan berkala yang diselenggarakan Pengurus .
  3. Membina dan mengembangkan Karyawan/Karyawati terutama yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, agar dapat bekerja secara efisien, efektif dan produktif .
  4. Menyusun Rancangan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya dan menyampaikannya kepada Pengurus untuk diajukan ke Rapat Anggota Program .
  5. Melaksanakan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah disahkan oleh Rapat Anggota Program KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  6. Memelihara dan mengamankan Harta Kekayaan (asset) milik KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI untuk digunakan dalam pelaksanaan operasioanal usaha-usaha ;
  7. Mengembangkan Usaha-usaha dengan Anggota sebagai satu kesatuan pengelolaan usaha yang utuh, dengan tetap mempertimbangkan aspek kelayakan ekonomi, efisiensi dan kebutuhan Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  8. Membina hubungan internal yang harmonis.
  9. Melakukan perluasan usaha-usaha dengan tetap berpedoman kepada Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI
  10. Mengusulkan kepada Pengurus mengenai pembukaan dan atau penutupan Kantor Perwakilan Usaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI di Luar Daerah
  11. Mengusulkan kepada Pengurus tentang pengangkatan dan pemberhentian Karyawan
  12. Menyampaikan Laporan Realisasi Usaha secara tertulis kepada Pengurus sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan ;
  13. Menanggung penuh atas kerugian usaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang diakibatkan oleh kesalahannya.
  14. Memegang teguh segala rahasia KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 54

Manager mempunyai wewenang sebagai berikut :

  1. Menyusun Rancangan Peraturan tentang Kepegawaian KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI untuk mendapatkan pengesahan dari Pengurus dan Instansi terkait ;
  2. Dalam batasan-batasan kewenangan yang ditetapkan oleh Pengurus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, Direksi berwewenang untuk menolak atau menyetujui Usulan Proyek (Project Proposal) yang diajukan oleh Anggota dan atau Mitra Usaha melalui Pengurus.

Pasal 55

Manager mempunyai hak sebagai berikut :

  1. Menerima Penghasilan Tetap, Bonus, Sisa Hasil Usaha dan Fasilitas Kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya .
  2. Pelaksanaan Ketentuan pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas, Kewajiban, Tanggung jawab, Wewenang dan Hak Manager diatur dalam suatu Peraturan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 57

Pengangkatan Manager diutamakan dari kalangan Karyawan  KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan apabila tidak dimungkinkan dapat mcngangkat Tenaga Profesional dari luar.

Pasal 58

  1. Pembinaan Karyawan pada prinsipnya menjadi tugas dan tanggung jawab Manager yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Perusahaan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Pelangaran Hukum oleh Karyawan baik disengaja atau tidak yang menimbulkan kerugian terhadap Usaha KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan citra Gerakan Koperasi harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku.
  3. Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas, Kewajiban, tanggung jawab, Wewenang dan Hak Karyawan diatur dalam Peraturan Perusahaan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.

BAB XI

SANKSI

Pasal 59

  1. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota, Pengurus, Pengawas dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa:
    1. Bagi Pengurus/Pengawas yang dikenakan tindakan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri dihadapan Rapat Anggota sesuai dengan Ketentuan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI serta Perundang-undangan yang berlaku.
    2. Rapat Anggota dapat memberhentikan Anggota, Pengurus dan Pengawas apabila mereka:
    3. Pengurus dapat memberhentikan Direksi dan Staf Ahli apabila terbukti melanggar ketentuan dalam Kontrak Kerja.
    4. Pengurus dapat memberhentikan Karyawan sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
    5. Terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerugian material bagi KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI maka pelanggar diwajibkan membayar ganti rugi dan dapat diajukan ke pengadilan.
  1. Peringatan lisan atau tulisan
  2. Pemberhentian sementara
  1. Terbukti melakukan tindakan yang merugikan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dan atau Gerakan Koperasi.
  2. Tidak mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang berlaku serta merusak citra koperasi.
  3. Apabila yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka Rapat Anggota dapat merehabilitasi dan mengembalikan segala hak-hak yang bersangkutan.

BAB XII

SIMPANAN-SIMPANAN

Pasal 60

  1. Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah), harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan diterima menjadi Anggota.
  2. Simpanan Wajib terdiri dari:
  3. Disamping Simpanan Wajib pada ayat (2) pasal ini diadakan Simpanan Sukarela untuk meningkatkan permodalan yang jadwal serta pembayaran dan pengembalian diatur dalam Peraturan Khusus KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIR
  4. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Anggota tidak membayar Simpanan Wajib, maka hal ini dapat mempengaruhi Kondite dan apabila hal demikian berlangsung selama 6 (enam) bulan berturut-turut meskipun telah diperingatkan secara teryulis oleh Pengurus, maka pengurus dapat memberikan sanksi, sesuai dengan pasal 13 ayat (9) Anggaran Rumah Tangga KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  5. Pengembalian Simpanan Pokok, Simpanan dari anggota yang diberhentikan menurut ketentuan pasal 13 ayat (9) Anggaran Rumah Tangga KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dilakukan paling cepat pada akhir Tahun Buku dari tahun diberhentikannya anggota tersebut dari keanggotaan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI.
  6. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dicatat dalam Buku Daftar Simpanan Anggota KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI yang dipegang oleh masing-masing.
  1. Simpanan Wajib Tetap, dibayar setiap bulan yang jumlahnya sama setiap anggota, yaitu sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
  2.  Simpanan-simpanan lainnya yang dikaitkan dengan hubungan usaha dengan KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dengan anggota yang jumlahnya diatur dalam Perjanjian Kerjasama usaha dan pembayarannya dilaksanakan pada akhir perhitungan pembagian keuntungan.

 

 

ANGGARAN DASAR

KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI

MUKADDIMAH

Bahwa kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa para Bapak Pendiri Bangsa kita telah meletakkan dasar pembangunan ekonomi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) dengan penjelasan : ” Didalam pasal tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bangun perusahaan yang sesuai untuk itu ialah Koperasi.”

Bahwa Bung Hatta, Bapak Koperasi, sebagai Konseptor Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, setelah memperhatikan dengan seksama dan melihat kenyataan penderitaan rakyat Indonesia sebagai akibat Kemiskinan Stuktural yang disebabkan oleh sistem ekonomi Kolonial Belanda, menyatakan bahwa ” Hanya dengan berkoperasi kita dapat menarik rakyat Indonesia dari lumpur kemiskinan.”

Bahwa setelah mengikuti dengan seksama jalannya pembangunan ekonomi pada masa lalu, dan pembangunan Koperasi pada umumnya serta pembangunan Koperasi Tani pada khususnya, menunjukkan bahwa pembangunan tersebut belum sesuai dengan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi adalah merupakan bangun perusahaan yang sesuai dengan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai pelaku ekonomi pinggiran atau dipinggirkan. Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam era reformasi ini KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI dengan seluruh jajarannya bertekad bulat untuk tampil sebagai pelaksana pembangunan perekonomian nasional dengan memainkan peranan yang sesungguhnya yang berorientasi pada pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Agribisnis dan Agro Industri serta membuka pasar atau produk Perkebunan baik di dalam dan di luar negeri dengan mengkaitkannya secara lengkap melalui kerjasama yang solid dan sinergik dengan kegiatan ekonomi warga koperasi Tani sebagai konsumen.

Bahwa berdasarkan jaringan organisasi dan asset meterial dan non-material yang telah dimiliki KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI serta berbagai peluang usaha yang tersedia di era reformasi, KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI  beserta jajarannya bertekad untuk selalu tampil dan berada di dalam ”PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN” serta dapat menjadi salah satu pelaku utama perekonomian nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI akan selalu berupaya memberdayakan anggotanya sebagai daya dukung utama bagi usaha-usaha bersekala besar yang akan dibangun dan dikembangkan baik yang berada di hulu maupun di hilir.

Bahwa berdasarkan paradigma tersebut di atas, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI yang memuat ketentuan-ketentuan tentang jenis usaha yang berorientasi jauh ke depan serta menetapkan perangkat Organisasi Kelembagaan yang lengkap dan memadai sehingga mampu menjawab tantangan dunia usaha yang semakin kompetitif. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut dimaksudkan pula untuk meningkatkan kemampuan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI menangkap peluang-peluang usaha yang muncul sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah di era reformasi ini yang diantaranya menyangkut kebijakan redistribusi asset nasional dan kebijakan-kebijakan lain di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Distribusi, Industri Kebutuhan Pokok, Sarana Produksi Pertanian, Permodalan, serta Perdagangan Ekspor dan Impor.

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1)      Koperasi ini bernama KOPERASI TANI AMAL BAKTI MANDIRI, disingkat ” KOPTAN ABM”, merupakan Koperasi Primer dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI

2)      KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI berkedudukan di Desa Duampanua Kec.Anreapi Kab.Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat.

3)      KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI  dapat membuka perwakilan di Luar Negeri, berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN PRISIP

Pasal 2

KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

  1. KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi, yaitu :
  2. KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI sebagai badan usah dalam melaksanakan usaha berdasarkan prinsip-prinsip: kebersamaan, effisiensi, profesionalisme dan saling menguntungkan serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
  1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  5. Kemandirian;
  6. Pendidikan perkoperasian bagi anggota;
  7. Kerjasama antar koperasi;

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Maksud dan tujuan dari KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI adalah memajukan kelembagaan dan kegiatan usaha anggota dan jajarannya.

Pasal 5

  1. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI menyelenggarakan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota antara lain:
  2. Dalam hal kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dapat membuka peluang usaha dengan non anggota.
  1. Simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Pengadaan dan penyaluran barang-barang kebutuhan anggota;
  3. Kegiatan usaha dalam bidang agro bisnis dan industri (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan);
  4. Kegiatan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota;
  5. Kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anggota.

3.  Dalam melaksanakan kegiatan usaha KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dapat membentuk unit-unit usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

4.  Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (3) Pasal ini, KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan Usaha lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Yang dapat diterima menjadi anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI, adalah Seluruh Petani dan Anggota Kelompok Tani Kakao yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan yang berlaku dalam KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI
  2. Telah melunasi Simpanan Pokok sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 7

  1. Keanggotaan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI sah jika simpanan pokok telah dilunasidan menandatangani buku daftar anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada Badan Hukum-badan hukum lain manapun dengan cara apapun.

Pasal 8

  1. Keanggotaan berakhir apabila:
    1. Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat membela diri dalam Rapat Anggota
    2. Berahirnya keanggotaan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini setelah namanya dihapus dari Buku Daftar Anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
    3. Anggota yang berhenti akan menerima kembali simpanan-simpanan yang telah dibayar dan hak-hak lainnya setelah dikurangi kewajiban yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dan membayar penggantian keuangan yang ditimbulkan olehnya.
  1. Koperasi yang bersangkutan bubar atau dibubarkan oleh pemerintah;
  2. Berhenti atas kehendak sendiri;
  3. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku dalam KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.

Pasal 9

Setiap anggota berkewajiban:

  1. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib pada KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;
  2. Menggunakan jasa usaha KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI untuk memenuhi kebutuhannya;
  3. Berperan serta mengembangkan usaha KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI (berpartisipasi aktif).
  4. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dalam KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI
  5. Memelihara nama baik, persatuan dan kesatuan serta keutuhan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI
  6. Menanggung kerugian usaha KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI secara terbatas maksimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib.

 

 

 

Pasal 10

Setiap anggota berhak:

  1. Mendapatkan pelayanan yang sama dalam memanfaatkan jasa usaha dan menikmati hasil usaha KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI sesuai dengan partisipasi dan jasa pada KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI
  2. Menghadiri setiap Rapat Anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI
  3. Mempergunakan  Hak bicara dan hak suara;
  4. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI
  5. Mengetahui keadaan organisasi dan usaha KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI
  6. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk memperbaiki KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

  1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Rapat Anggota berwenang menetapkan:
  3. Rapat Anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI terdiri dari:
  4. Rincian tentang syarat-syarat dan tata tertib setiap jenis Rapat Anggota seperti tersebut dalam ayat (3) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  5. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam Rapat Anggota yaitu satu anggota satu suara.
  6. Tempat, tanggal acara Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota  sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.
  1. Anggaran Dasar;
  2. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI
  3. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas;
  4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI, serta pengesahan laporan keuangan;
  5. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
  6. Pembagian Sisa Hasil Usaha;
  7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  1. Rapat Anggota Tahunan
  2. Rapat Anggota Program
  3. Rapat Anggota Khusus
  4. Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 12

  1. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Apabila Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka rapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut ayat (1) dalam pasal ini maka Rapat Anggota dapat berlangsung dan keputusannya sah serta mengikat anggota.
  3. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
  4. Dalam hal tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
  5. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.

Pasal 13

  1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 daripada jumlah anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dan keputusannya harus disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
  2. Perubahan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dilakukan dalam Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 daripada jumlah anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI, dan keputusannya harus disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 14

  1. Rapat Anggota dipimpin oleh pengurus KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI yang terdiri dari Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang;
  2. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Sidang.
  3. Keputusan Rapat Anggota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Sidang.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 15

  1. Pengurus KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI terdiri dari unsur:
  2. Pengurus KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
  3. Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah yang memenuhi syarat-syarat antara lain:
  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara
  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Memiliki sifat kejujuran dan keterampilan kerja.
  3. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang perkoperasian dan dunia usaha.
  4. Tidak pernah melakukan tindakan atau kegiatan yang merugikan Negara Republik Indonesia dan atau Gerakan Koperasi serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ekonomi.
  5. Mempunyai pengalaman minimal 2 (dua) tahun menjadi pengurus di Koperasi Anggota.
  6. Syarat-syarat lain yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

  1. Masa jabatan pengurus adalah 5 (lima) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.
  2. Rapat Anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa:
  3. Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya dengan cara mengangkat dari kalangan anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  4. Pengangkatan pengganti Anggota Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan dimintakan pengesahan dalam Rapat Anggota berikutnya.
  1. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Koperasi, Peraturan-peraturan pelaksanaannya, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  3. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi.
  4. Pengurus tidak royal lagi kepada KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dan anggota.
  5. Ternyata dikemudian hari terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tersebut dalam pasal 15 ayat (3).

Pasal 17

  1. Pengurus KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
  2. Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.

Pasal 18

  1. Tugas, Wewenang, Hak Kewajiban dan Tanggung jawab Pengurus:
    1. Pengurus KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI mempunyai wewenang:
    2. Pengurus KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI mempunyai hak:
  1. Memimpin organisasi dan usaha KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI serta mewakili KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI di hadapan dan di luar pengadilan.
  2. Menyelenggarakan Rapat Pengurus dan Rapat Anggota serta mempertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya.
  3. Menyelenggarakan administrasi organisasi, yaitu antaralain:
  1. Buku Daftar Anggota untuk mencatat masuk dan keluar anggota pada waktunya;
  2. Buku Daftar Pengurus untuk mencatat saat mulai dan berhentinya jabatan pengurus;
  3. Buku Daftar Pengawas untuk mencatat saat mulai dan berhentinya jabatan pengawas;
  4. Kartu Tanda Anggota.
  5. Menyusun, mengajukan dan melaksanakan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  6. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris.
  7. Mengadakan dan melaksanakan upaya-upaya lain untuk mengembangkan usaha KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI sesuai keputusan Rapat Anggota sepanjang  tidak merugikan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dan anggota.
  8. Memberikan penjelasan-penjelasan kepada anggota supaya ketentuan-ketentuan dala Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, Keputusan Rapat Anggota dan Keputusan Rapat Pengurus diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
  9. Memelihara kerukunan antar anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
  1. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota.
  2. Mengangkat dan memberhentikan Direksi, Karyawan dan atau Pimpinan dari unit usaha KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  3. Membuka cabang atau perwakilan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Anggaran Dasar ini.
  4. Pengurus dapat meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit atau Akuntan Publik sesuai kemampuan dan tingkat perkembangannya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pengurus menerima imbalan jasa sesuai Keputusan Rapat Anggota.

  1. Pengurus KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI berkewajiban untuk:
    1. Pengurus mempunyai Tanggung jawab:
  1. Melaksanakan Rapat Anggota untuk melaporkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.
  2. Membantu pengawas dalam pelaksanaan pengawasan antara lain memberikan keterangan dan segala sesuatu tentang asset KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  3. Menanggung terhadap kerugian yang diderita oleh KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI sebagai akibat karena kesengajaan dan kelalaiannya;
  1. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kesengajaan dan kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan.
  2. Jika kerugian yang timbul akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  3. Pengurus sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI
  4. Untuk melaksanakan Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab seperti tersebut pada pasal 18 ayat (1) s/d (3), Pengurus wajib menyusun ketentuan mengenai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Anggota Pengurus.
  1. Setelah tahun buku KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI ditutup, pengurus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Rapat Anggota yang isinya sekurang-kurangnya:
  1. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan Sisa Hasil Usaha serta arus kas dari tahun yang bersangkutan berikut penjelasannya.
  2. Keadaan dan usaha KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI serta hasil usaha yang dicapai.
  3. Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud huruf a ayat (5) pasal ini ditandatangani oleh semua pengurus.
  4. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.
  5. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, merupakan penerimaan pertanggung jawaban pengurus oleh Rapat Anggota. Dengan persetujuan ini membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 19

  1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota
  2. Yang dapat dipilih menjadi pengawas KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI
  3. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.
  4. Mengetahui pengetahuan yang luas tentang perkoperasian.
  5. Mempunyai pengetahuan dibidang keuangan dan audit.
  6. Tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Negara Republik Indonesia dan atau Gerakan Koperasi serta tidak pernah melakukan tindak pidana ekonomi.
  7. Mempunyai pengalaman minimal 2 (dua) tahun manjadi pengurus di Koperasi Anggota.
  8. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.

 

  1. Pengawas terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
    1. Masa jabatan pengawas adalah 5 (lima) tahun, dan setelah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Pasal 20

Tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengawas:

  1. Pengawas KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Pengawas KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI mempunyai wewenang:
    1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
    2. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.
    3. Memberikan koreksi, saran, teguran,dan peringatan kepada pengurus.
    4. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit yang biayanya ditanggung oleh KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
    5. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
    6. Pengawas KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI mempunyai hak:

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai Keputusan Rapat Anggota.

  1.  Pengawas KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI mempunyai kewajiban:
    1. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
    2. Setelah melakukan pemeriksaan wajib melaporkan pemeriksaan atau hasil temuannya kepada pengurus.
    3. Membuat laporan tertulis hasil pengawasannya pada Rapat Anggota.
  2. Pengawas mempunyai tanggung jawab:

Setelah Tahun Buku KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI ditutup pengawas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawas terhadap Rapat Anggota.

BAB VIII

PENASEHAT

Pasal 21

  1. Pengurus dapat mengangkat penasehat demi kepentingan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Penasehat memberi nasehat pada pengurus untuk kemajuan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI baik diminta atau tidak diminta.
  3. Pengangkatan penasehat, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaporkan kepada Rapat Anggota.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.

BAB IX

STAF AHLI

Pasal 22

  1. Pengurus mengangkat Staf Ahli untuk membantu pengurus dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugas kepengurusannya.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.

BAB X

DIREKSI DAN KARYAWAN

Pasal 23

  1. Rencana pengangkatan direksi diajukan pada Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan
  2. Direksi diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pengurus.
  3. Susunan, persyaratan, tugas, wewenang hak dan kewajiban direksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  4. Pengangkatan direksi serta hubungan kerja antara pengurus dan direksi dituangkan dalam Kontrak Kerja yang ditandatangani pengurus dan direksi yang bersangkutan.
  5. Khusus untuk Unit Simpan Pinjam sebagai unit otonom KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI, Direktur Unit Simpan Pinjam bertanggung jawab langsung kepada pengurus. Syarat-syarat pengelola disesuaikan dengan Peraturan Khusus KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

  1. Karyawan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI diangkat dan atau diberhentikan oleh pengurus KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI atas usul direksi, sedangkan alih tugas ditetapkan oleh direksi serta bertanggung jawab kepada direksi.
  2. Syarat-syarat untuk diangkat menjadi karyawan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN

Pasal 25

  1. Tahun Buku KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
  2. KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

BAB XII

MODAL

Pasal 26

  1. KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI mempunyai modal yang diperoleh dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan.
  2. Modal sendiri bersumber dari:
  3. Modal pinjaman dapat berasal dari:
    1. Modal KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI yang berasal dari hibah atau donasi dari pihak ketiga merupakan bagian dari simpanan khusus anggota yang tidak dapat dibagikan dalam jangka waktu 15 tahun dan digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha.
    2. Selain modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dapat memupuk modal penyertaan yang berasal dari:
    3. Sebagian modal yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ditempatkan sebagai modal yang disetor pada Unit Simpan Pinjam KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI, yang besarnya ditatapkan sesuai keputusan Rapat Anggota.
  1. Simpanan pokok
  2. Simpanan wajib
  3. Dana cadangan
  4. Hibah
  1. Anggota
  2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya
  3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
  4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
  5. Sumber lain yang sah
  1. Pemerintah
  2. Anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI
  3. Masyarakat
  4. Badan Usaha Milik Negara dan Swasta
  5. Badan-badan lainnya

Pasal 27

  1. Setiap anggota wajib membayar simpanan pokok sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah)
  2.  Simpanan pokok dapat dibayar sekaligus atau secara angsuran yang besarnya ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.
  3. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib pada KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.
  4. Setiap anggota dapat menyimpan dalam bentuk simpanan sukarala atau simpanan lainnya yang ketentuannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.
  5. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota.

Pasal 28

  1. Dalam hal anggota berhenti karena bubar atau KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI bubar atau dibubarkan oleh Pemerintah, simpanan pokok, simpanan wajib dan hak-hak lainnya setelah dikurangi dengan bagian tanggungannya yang ditetapkan, dikembalikan kepada anggota yang berhak selambat-lambatnya satu bulan semenjak KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI bubar atau dibubarkan.
  2. Dalam hal anggota berhenti karena kehandak sendiri atau diberhentikan oleh pengurus, simpanan pokok dan simpanan wajib serta hak lainnya setelah dikurangi dengan bagian tanggungannya yang ditetapkan dikembalikan kepada anggota selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan semenjak diberhentikan.

BAB XIII

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 29

KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Anggaran Dasar ini.

BAB XIV

SISA HASIL USAHA

Pasal 30

  1. Sisa Hasil Usaha KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
  2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI, serta digunakan untuk keperluan lain dari KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
  3. Besarnya pemupukan modal dan cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
  4.  Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, prosentasinya diatur oleh Rapat Anggota sebagai berikut:
  1. Untuk dana cadangan
  2. Untuk dana anggota
  3. Untuk dana pengurus dan pengawas
  4. Untuk dana direksi dan karyawan
  5. Untuk dana pendidikan
  6. Untuk dana sosial

 

Pasal 31

Dana cadangan untuk keperluan perluasan usaha anggota dan jajarannya diputuskan dalam Rapat Anggota.

BAB XV

TABUNGAN ANGGOTA

Pasal 32

  1. Seluruh KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI wajib menanggung kerugian KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI yang timbul pada saat pembubaran dengan ketentuan pembebanannya terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah dibayarkan.
  2. Tanggungan anggota yang timbul akibat kerugian pada penutupan tahun buku dibebankan kepada dana cadangan, apabila dan cadangan tidak mencukupi, maka dibebankan terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib.
  3. Anggota yang telah keluar sebelum KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi dimana anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dan keluarnya sebagai anggota belum lewat jangka 6 (enam) bulan.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 33

  1. Pembubaran KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dapat dilaksanakan berdasarkan;
    1. Pembubaran KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI oleh Rapat Anggota Khusus didasarkan pada:
  1. Keputusan Rapat Anggota Khusus
  2. Keputusan Pemerintah
  1. Atas permintaan sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  2. Tidak ada kegiatan usaha lagi.

Pasal 34

  1. Dalam hal KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI hendak dibubarkan maka Rapat Anggota mengangkat penyelesai yang terdiri  dari unsur anggota, pengurus, pengawas dan pihak lain yang dianggap perlu yang diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran.
  2. Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban:
  3. Penyelesai membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.
    1. Pengurus  menyampaikan keputusan pembubaran KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI kepada Rapat Anggota serta kepada pejabat sesuai ketentuan yang belaku.
    2. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan daripada pembayaran hutang lainnya.
    3. Penyelesai memberitahukan keputusan pembubaran KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI kepada semua kreditur maupun pemerintah.
  1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dalam penyelesaian.
  2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
  3. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
  4. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang dilakukan dari pembayaran yang dilakukan dari pembayaran hutang lainnya.
  6. Menggunakan sisa kekayaan untuk menyelesaikan sisa kewajiban KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  7. Membagikan sisa hasil penyelesaian  pada anggota.
  8. Membuat berita acara penyelesaian.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 35

  1. Apabila anggota, pengurus dan pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan yang lainnya yang berlaku di KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dapat diberikan sanksi oleh Rapat Pleno Pengurus dan Pengawas berupa:
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI.
  3. Apabila direksi dan staf  ahli melanggar ketentuan kontrak kerja yang berlaku, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja tersebut.
  4. Apabila karyawan melanggar ketentuan peraturan perusahaan dan peraturan lainnya yang berlaku di KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan perusahaan.
  5. Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  1. Peringatan
  2. Pemberhentian sementara
  3. Diajukan ke pengadilan

 

 

 

 

BAB XVIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN

Pasal 36

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat Peraturan Pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 37

Akta Perubahan Anggaran Dasar KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI dibuat, disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota Khusus ( RAK) KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI tanggal 20 September  2010  dan ditandatangani oleh kami Pengurus, Pengawas KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI  dan Nurjamal Budiman Ketua Umum Koperasi Tani Amal Bakti Mandiri  selaku Wakil Anggota yang diberi mandat penuh oleh Rapat Anggota Khusus (RAK) KOPTAN AMAL BAKTI MANDIRI tanggal 05 Januari 2011